Proyek LNG di Bali Harus Libatkan Masyarakat dan Dukung UMKM

11-08-2025 /
Anggota Komisi XII DPR RI, Beniyanto saat melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Bali, Senin (11/8/2025). Foto : Sbb/Andri

PARLEMENTARIA, Bali – Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Bali, Senin (11/8/2025), untuk meninjau infrastruktur energi strategis, termasuk proyek Floating Storage Regasification Unit (FSRU) LNG yang tengah dikembangkan di wilayah Benoa. Proyek ini diharapkan memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi Bali.

 

Anggota Komisi XII DPR RI, Beniyanto, menegaskan bahwa strategi pengembangan LNG merupakan langkah tepat untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Bali. “Khususnya di Bali ini, kalau kita melihat bahwa hanya pasokan listrik saja, itu hampir 100 ribu rumah tangga. Belum lagi kebutuhan untuk mendukung industri pariwisata. Strategi floating gas ini adalah langkah terbaik,” ujarnya.

 

Berdasarkan data Kementerian ESDM, Bali memiliki beban puncak listrik 950–1.000 MW dan diproyeksikan menembus 2.000 MW dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, Indonesia secara nasional masih memiliki surplus gas alam, namun untuk LPG masih mengandalkan impor. Menurut Beniyanto, kondisi ini menjadi peluang bagi Pertamina untuk memperluas distribusi gas ke daerah yang belum memiliki akses langsung.

 

Meski mendukung pengembangan LNG, Beniyanto mengingatkan bahwa hambatan terbesar proyek infrastruktur di daerah biasanya bersumber dari persoalan sosial. “Yang paling terpenting adalah setiap proyek yang ada di daerah itu kendalanya masalah sosial, karena tidak pernah melibatkan masyarakat, tidak ada sosialisasi manfaat, dan CSR terhadap masyarakat setempat jarang dilakukan,” tegasnya.

 

Ia mencontohkan, keterlibatan masyarakat lokal sangat penting agar proyek tidak memicu resistensi sosial. “Kalau proyek ini mau sukses, pikirkan bagaimana caranya menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa proyek ini bermanfaat dan mereka ikut merasakan manfaatnya. CSR harus jelas, bukan sekadar bantuan sementara, tapi berkelanjutan,” kata Beniyanto.

 

Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya dukungan terhadap UMKM lokal di sekitar proyek. “Buatkan CSR UMKM yang berkelanjutan. Jangan cuma bagi sesaat, habis itu selesai. UMKM-UMKM yang terdampak perlu dibina agar bisa hidup dan berkembang,” ujarnya.

 

Selain aspek sosial dan ekonomi, Beniyanto menegaskan pentingnya pengawasan lingkungan, mengingat lokasi proyek berdekatan dengan kawasan mangrove yang menjadi daya tarik wisata. “Pengawasan lingkungan hidup harus ketat. Mangrove ini bisa menjadi wisata yang baik kalau dikelola dengan benar,” tambahnya.

 

Dengan kapasitas regasifikasi FSRU LNG yang direncanakan mencapai 250 MMSCFD pada 2028, proyek ini diharapkan mampu mendukung pasokan energi bersih hingga 2035. Namun, Beniyanto mengingatkan bahwa keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari sisi teknis dan bisnis, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat lokal. (ssb/aha)

BERITA TERKAIT
Komisi XII Tegaskan Keadilan Sosial dalam Penyediaan BBM dan Listrik di NTT
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Kupang — Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya menjaga keterjangkauan (affordability) bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bagi masyarakat,...
Dipo Nusantara Soroti Kelangkaan dan Antrean Panjang BBM di NTT
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Kupang — Komisi XII DPR RI menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kerap menimbulkan antrean panjang di...
Ramson Siagian Soroti Besarnya Potensi PLTS dan Geothermal di NTT
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Kupang — Komisi XII DPR RI menilai Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi besar dalam pengembangan Energi Baru...
Pentingnya RUU EBET Guna Percepatan Transisi Menuju Energi Bersih
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi...